KLIK LAMBANG DAERAH UNTUK MELIHAT BERITA


Kejari Inhu Mulai Proses Penyidikan Dana Hibah

http://www.riaulive.id/kejari-inhu-mulai-proses-penyidikan-dana-hibah.html

koruptorRengat – Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sudah memulai proses penyelidikan terkait adanya dugaan penyelewenagan dana hibah.

“Kami sudah meminta keterangan kepada pihak yang terkait sebagai tindak lanjut dari laporan disampaikan secara resmi oleh KNPI Inhu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Teuku Rahman MH melalui Kasi Pidsus Roy Madiono SH di Rengat, Kamis.

Ia mengatakan, penyidik berjanji bekerja optimal dalam pengungkapan dugaan tersebut, namun diawali dengan pemanggilan terhadap beberapa PNS di lingkungan pemerintah daerah agar semua keterangan lengkap.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Inhu R Asmalia salah satunya sudah diminta keterangan terkait aliran dana hibah karena secara administrasi pencairan ada di bagian tersebut.

” Ini sangat penting, hasilnya masih dalam proses,” ujarnya.

Begitu juga terhadap yang terkait lainnya, pihak penyidik segera memanggil sejumlah oknum lainnya yang dinilai ada kaitan dengan harapan pengungkapan akan lebih baik dan maksimal sesuai aturan yang ada.

Menurut dia, pihak Kejari Rengat menerima laporan dari DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Inhu atas dugaan penyelewengan dana hibah yang bersumber dari APBD Inhu.

Upaya untuk mengungkap atas laporan yang disampaikan KNPI harus digesa untuk membuktikan kinerja kejaksaan semakin baik, sehingga akan jelas pencairan dana hibah tersebut apakah melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

“Ketua KNPI juga sudah diminta keterangan pada hari yang sama,” ujarnya.

Pihak Kejari juga harus kembali meminta keterangan yang berkaitan dengan laporan yang disampaikan agar semakin lengkap.

Dalam laporan yang disampai KNPI mengacu kepada Koordinasi Superpisi dan Pencegahan (Korsupgah) BPKP perwakilan Riau, dalam rekomendasi Korsupgah BPKP tersebut, dinilai KNPI Inhu pernah menerima dana hibah pada tahun 2014.

” Sementara dalam keterangannya, KNPI tidak pernah menerima dana itu,” sebutnya.

Kepala Bagian Keuangan Sedakab Indragiri Hulu Arnop menjelaskan, proses pemberian dana hibah ada aturannya dan harus lolos uji tim verifikasi bagian Kesra, Sekda, Asisten I,II,III dan Kabag Hukum.

” Itu prosedur yang benar,” ujarnya.

Pencairan dana hibah bisa dilakukan setelah semua administrasi lengkap, bagian Kesra akan menerbitkan surat rekomendasi pencairan, selanjutnya NPHD wajib ditandatangani oleh pemberi hibah dan si penerima.

Bagian keuangan akan memproses dengan menerbitkan SPP dan SPM yang terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan PPKD dan barulah di terbitkan SP2D.(ant)

Tulis Komentar Anda